1. Organisasi dari sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan
diperintah oleh suatu pemerintahan yang berdaulat disebut ....
A.
pemerintah C. negara
B.
rakyat D.
kekuasaan
2. Berikut ini yang
tidak termasuk unsur pembentuk negara adalah ....
A.
daerah/wilayah
B.
pemerintah yang berdaulat
C.
pendapatan negara
D.
rakyat
3. Yang termasuk unsur deklaratif
dalam syarat berdirinya negara adalah ....
A. pengakuan negara lain C. pemerintah
B. rakyat D.daerah/wilayah
4. Perhatikan pernyataan berikut ini
1)
melaksanakan penertiban
2)
membangun sarana peribadatan
3)
mengusahakan kesejahteraan rakyat
4)
mengatur perekonomian rakyat
5)
menegakkan keadilan
Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk fungsi negara adalah....
A.
1,2, dan 3 C.
1,3 dan 5
B.
1,2, dan 4 D.
3,4, dan 5
5. Fungsi negara yang ditujukan untuk
menjaga kemungkinan serangan dari luar merupakan fungsi...
A.
pertahanan C. kemakmuran rakyat
B.
ketertiban D. keadilan
6. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD
1945 bentuk negara Indonesia adalah ....
A.
kerajaan C. kesatuan
B.
serikat D. kesultanan
7. Sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah pengertian ....
A.
upaya bela bela negara
B.
perlawanan rakyat semesta
C.
pertahanan keamanan
D.
pertahanan sipil
8. Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, merupakan bunyi UUD 1945 pasal
....
A.
27 ayat 1 C. 30 ayat 1
B.
27 ayat 3 D. 30 ayat 2
9. UU No. 3 Tahun 2002 mengatur
tentang ....
A. Pertahanan negara C. Keamanan negara
B. Pembelaan negara D. Kepolisian
negara
10. Berdasarkan UUD 1945 pasal
30 ayat (2), usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia menganut sistem
....
A.
perlawanan rakyat semesta
B.
pertahanan dan keamanan rakyat
terlatih
C.
pengerahan komponen rakyat
terlatih
D.
pertahanan dan keamanan rakyat
semesta
11. Sifat Sishankamrata adalah ....
A.
kedaerahan C. kemajemukan
B.
kesukuan D. kerakyatan
12. Dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara Indonesia, TNI dan POLRI berperan sebagai....
A. kekuatan utama C. kekuatan penduku
B. kekuatan cadangan D. kekuatan
sukarela
13. Perhatikan pernyataan
di bawah ini !
1. TNI
2. Hansip
3. POLRI
4. Wanra
5. Kamra
Dari pernyataan tersebut, yang
termasuk komponen cadangan dalam Sishankamrata adalah....
A. 1, 2, dan 3 C.
1, 4 dan 5
B. 2, 3 dan 4 D.
2, 4 dan 5
14. Perhatikan pernyataan
di bawah ini !
1. Agresi
2. Pelanggaran wilayah
3. Sabotase
4. Misi kebudayaan
5. Pemberontakan bersenjata
6. Penyebaran ideologi
Dari pernyataan tersebut, yang
termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah....
A. 1, 2, 3 dan 4 B. 2,
3, 4 dan 5
C. 1, 2, 3 dan 5 D. 1,
2, 5 dan 6
15. Upaya untuk merusak
instalasi penting militer dan obyek vital nasional yaang membahayakan
keselamatan bangsa disebut ...
A. Bombarder C. Invasi
B. Blokade D.
Sabotase
16. Yang tidak termasuk cara-cara
penyelenggaraan bela negara adalah ....
A. pendidikan kewarganegaraan
B. pengabdian sesuai dengan profesi
C. diselenggarakan hanya oleh TNI dan POLRI
D. Pengabdian sebagai sukarelawan TNI
17. Pendidikan
kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan
negara karena dapat menanamkan ....
A.
jiwa anti penjajah
B.
nasionalisme dan patriotisme
C.
keberanian
D.
rasa solidaritas
18. Sikap negatif yang
perlu dihindari oleh siswa di sekolah
dalam menghadapi berbagai ancaman, antara lain....
A. mematuhi tata tertib sekolah
B. menjaga persatuan sesama teman
C. terlibat perkelahian pelajar
D. menjaga nama baik sekolah
19. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1.
melaksanakan ronda malam
2.
melindungi teroris
3.
melapor kepada aparat bila terjadi pelanggaran
hukum
4.
tidak mengkonsumsi narkoba
5.
melestarikan kebudayaan nasional
6.
mengutamakan kepentingan golongan
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara adalah ....
A. 1, 2, 3 dan 4 C. 3,
4, 5 dan 6
B. 2, 3, 4 dan 5 D. 1,
3, 4 dan 5
20. Sebagai pelajar, bentuk
partisipasi aktif dalam upaya bela negara dapat kita wujudkan melalui....
A. ikut wajib militer secara sukarela
B. belajar giat dan berprestasi
C. belajar ilmu bela diri secara serius
D. bersedia memanggul senjata untuk bela negara
21. Salah satu implikasi
kebijakan otonomi daerah....
A. pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah
B. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
C. terjadinya pemusatan kekuasaan ke daerah
D. hanya putera-putera daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam
pembangunan di daerahnya
22. Perhatikan pernyataan
di bawah ini !
1)
Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
yang semakin baik
2)
Pengembangan kehidupan demokrasi
3)
Persaingan antar-daerah
4)
Pemerataan
5)
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan
Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6)
Perlindungan warga negara asing di daerah-daerah
Dari pernyataan tersebut, yang menunjukkan arti penting sekaligus menjadi
tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah ....
A. 1, 2, 3 dan 4 C. 1,
2, 4 dan 5
B. 2, 3, 4 dan 5 D. 3,
4, 5 dan 6
23. Undang-Undang yang
mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah....
A. Undang-Undang RI no. 29 tahun 2004
B. Undang-Undang RI no. 30 tahun 2004
C. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
D. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004
24. Undang-Undang yang
mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
A. Undang-Undang RI no. 30 tahun 2004
B Undang-Undang RI no. 31 tahun 2004
C. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
D. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004
25. Perhatikan pernyataan berikut
1)
Politik luar negeri
2)
Pertahanan
3)
Yustisi
4)
Agama
5)
Pendidikan
6)
Pengendalian lingkungan
Dari pernyataan tersebut, yang menjadi wewenang
pemerintah pusat adalah ....
A. 1, 2, 3 dan 4 C. 1,
3, 4 dan 5
B. 2, 3, 4 dan 5 D. 3,
4, 5 dan
26. Yang tidak
termasuk wewenang pemerintahan provinsi adalah ....
A. penanganan bidang kesehatan
B. politik luar negeri
C. perencanaan pembangunan
D. pelayanan administrasi umum
27. Yang termasuk wewenang
pemerintahan kabupaten adalah ....
A. politik luar negeri
B. pertahanan dan keamanan
C. penanganan bidang pendidikan
D. agama
28. Badan eksekutif di
daerah kabupaten adalah....
A. Gubernur C.
Walikota
B. Bupati D. DPRD
kabupaten
29. Badan eksekutif di
daerah kota adalah ....
A. Gubernur C.
Walikota
B. Bupati D. DPRD kota
30. Menurut UUD 1945 pasal
18 ayat (3), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang
anggotanya dipilih melalui ....
A. pemilihan umum C.
pengangkatan
B. seleksi masyarakat D. partai
politik
31. Penyerahan wewenang
oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
A. desentralisasi C.
dekonsentrasi
B. tugas pembantuan D.
otonomi daerah
32. Pelimpahan wewenang
pemerintah dari pemerintah pusat kepada gubernur merupakan bentuk pelaksanaan
asas ….
A. dekonsentrasi C.
otonomi daerah
B. desentralisasi D.
sentralisasi
33. Perhatikan pernyataan
di bawah ini !
1)
penugasan dari pemerintah kepada daerah
2)
penugasan dari daerah kepada desa
3)
untuk melaksanakan tugas tertentu
4)
tidak disertai pembiayaan dan sarana
5)
bertanggung jawab kepada yang menugaskan
6)
tidak bertanggung jawab kepada yang menugaskan
Dari pernyataan tersebut, yang merupakan unsur-unsur dari pengertian asas
tugas pembantuan adalah….
A.
1, 2, 3 dan 4 C. 2, 4, 5 dan 6
B.
1, 2, 3 dan 5 D. 3, 4, 5 dan 6
34. Setiap
kebijakan/peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan dibuat oleh
lembaga yang berwenang disebut ....
A. kebijakan masyarakat C.
kebijakan pemerint
B. kepentingan umum D. kebijakan publik
35. Berikut ini merupakan
unsur kebijakan publik daerah adalah ....
A. kebiasaan masyarakat daerah
B. undang-undang
C. adat istiadat daerah
D. peraturan daerah
36. Salah satu masalah
utama dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah ....
A. tingginya peran serta masyarakat
B. adanya praktik. korupsi, kolusi,
dan nepotisme
C. banyaknya demontrasi
D. penyalahgunaan kebebasan oleh
warga
37. Kepekaan warga
masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya
adalah ....
A. mendekati warga lain
B. peduli terhadap warga lain
C. memanfaatkan potensi warga lain
D. memenuhi keinginan warga lain
38. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1)
kebijakan publik sesuai aspirasi masyarakat
2)
kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat
3)
masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap
wilayahnya
4)
kepentingan kelompok masyarakat terlindungi
5)
pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah
merumuskan kepentingan masyarakat
Berdasarkan pernyataan tersebut,
yang merupakan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik di daerah adalah....
A. 2, 4 dan 5 C. 3,
4 dan 5
B. 2, 3 dan 4 D. 1,
2 dan 3
39. Apabila
kebijakan publik hanya dibuat oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan
partisipasi masyarakat, maka akan dapat menimbulkan dampak negatif berikut ini,
kecuali
....
A.
timbul protes atau penolakan dari
masyarakat terhadap kebijakan tersebut
B.
timbul kecemasan dan keresahan
dalam masyarak
C.
kebijakan yang dikeluarkan tidak
bisa dilaksanakan dengan baik
D.
masyarakat akan terbiasa patuh
pada peraturan pemerintah
40. Berikut ini yang bukan
merupakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
A.
partisipasi dalam proses
perumusan kebijakan publik
B.
partisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan
C.
partisipasi dalam mengevaluasi
penyelenggaraan otonomi daerah
D.
partisipasi dalam memanfaatkan
fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi
41. Peraturan perundang-undangan
kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ....
a. UUD 1945
b. UU/Perpu
.
c. Peraturan Pemeintah
I.
d. Tap. MPR
a. UUD
b. Tap MPR
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
43. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal ....
a. 1 ayat l
b. 1 ayat 2
c. 1 ayat 3
d. 2 ayat 1
a. UU No.31 Tahun 1999
b. UU No. 20 Tabun 2001
c. UU No. 28 Tabun 1999
d. UU No. 56 Tahun 2001
a. Kejaksaan
b. Polisi
c. KPK
d. Pengacara
I 46. Istilah demokrasi berasal
dari kata “demos” dan “kratos” yang artinya ....
a. pemerintahan rakyat
b. kedaulatan rakyat
c. kepentingan rakyat
d. aspirasi rakyat
47. Suatu pemerintahan yang kejam
dan lalim disebut ....
a. demokrasi
b. oligarki
c. tirani
S d. aristokrasi
48.Pada awal berkembangnya demokrasi, sistem demokrasi yang digunakan adalah ...
a. demokrasi perwakilan
b. demokrasi langsung
c. demokrasi tidak langsung
d. demokrasi murni
a. permanen
b. asli
c. bulat
d. utuh
50. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 hasil amandemen menyatakan
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan ....
a. menurut undang-undang dasar
b. MPR
c. rakyat
d. DPR
51. Pada masa 1950-1959 demokrasi yang digunakan di Indonesia
adalah ....
a. terpimpin
b. pancasila
c. liberal
d. sosialis
S 52.Pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara akan langgeng,
apabila ....
a. rakyat berpolitik
b. partisipasi rakyat
c. penguasa yang baik
d. lembaga negara berfungsi
dengan baik
53. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Negara
Indonesia kembali menggunakan UUD 1945, Namun demokarsi yang diterapkan adalah
....
a. Pancasila
b. liberal
c. sosialis
d. terpimpin
54. Kedaulatan itu tetap selama negara itu masih ada, dan
kedaulatan itu akan hilang apabila negara itu telah tiada. Hal ini sesuai
dengan sifat kedaulatan ....
a. permanen
b. asli
c. bulat
d. tidak dapat dibagi
55. Hukum diciptakan oleh negara. Hukum itu ada karena adanya
negara. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan ....
a. Tuhan c. Hukum
b. Raja d. Negara
a. menjadi menteri
b. sebagai anggota DPR
c. menjadi duta besar
S d. aktif di LSM
57. Teori kedaulatan yang dianut negara Indonesia adalah
kedaulatan ....
a. Negara c. Rakyat
b. Hukum d. Tuhan
58.Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan
UUD 1945 Pasal ....
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat2
c. 27 ayat 3
d. 28
59. Sebuah badan yang mempunyai tugas mengusul kan pangangkatan
hakim agung adalah ....
a. Mahakah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. KomisiYudisial
d. Komisi Pemilihan Umum
60.Contoh pelaksanaan budaya demokrasi di sekolah adalah ....
a. pemilihan pelajar teladan
b. pemilihan ketua OSIS
c. pemilihan guru teladan
d. pemilihan kepala sekolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar